Pemohon Keluhkan Proses Pengurusan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I

waktu baca 2 menit
Senin, 16 Nov 2026 18:14 28 POV Indonesia

Bogor, POVIndonesia.com – Pelayanan pertanahan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor I tak ada kepastian kapan sertifikat dapat selesai. Hal tersebut, seperti yang dialami Yudono warga Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede. Hanya ngurus pemecahan sertifikat rumah tinggal nya, dari bulan Maret 2025 hingga kini tak kunjung jelas kapan selesainya.

“Saya mengajukan permohonan pemisahan bidang atas rumah saya sendiri sejak Maret 2025 yang lalu, sampai sekarang belum juga selesai. Saya tidak paham apa kendala nya, karena seingat saya berkas permohonan nya lengkap, tidak ada kekurangan,” kata Yudono di Cibinong, Senin (16 November 2026).

Lebih lanjut dia menjelaskan, terakhir kalinya mengecek permohonan nya tersebut, masih berada di bagian pengukuran. “Saya cek belum lama ini masih di pengukuran,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Tifani, warga Cibubur yang memiliki sebidang tanah di Pakansari, Kecamatan Cibinong, yang mengurus proses permohonan hak dari tanah adat. Dia mengaku berkas permohonan nya juga tak kunjung ada tanda-tanda kapan selesai nya.

“Berkas saya dari Desember 2024 loh mas, sampai sekarang belum jadi,” cetus Tifani dengan nada kesal.

Dia mengaku, pada Senin (16/11/2026) melalui orang kepercayaan nya dia mengecek berkasnya di kantor pertanahan. Hasilnya, panitia dalam berkas tersebut tak satupun yang tanda tangan alias masih kosong. Padahal, orang-orang yang tercantum dalam panitia A tersebut, sudah pada pindah bahkan sudah ada yang pensiun.

“Saya bingung dengan sistem kerjanya, masa tim panitia saja gak ada satu pun yang tanda tangan. Artinya, berkas permohonan saya tidak dijalankan sebagaimana prosedur nya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala ATR/BPN Kabupaten Bogor I, Didik Purnomo ketika ditemui beberapa awak media di kantornya beberapa waktu lalu mengaku, pihaknya akan segera melakukan pembenahan dalam pelayanan di internal kantor.

“Saya akan tunjuk seorang PIC (Person in Charge-red) atau penanggung jawab di masing-masing seksi. Misalnya di pengukuran, tidak harus Kepala Seksi Pengukuran, tapi ada PIC nya yang bisa menemui pemohon terkait persoalan yang dialaminya,” kata Didik. ***

LAINNYA