Kegiatan Berkedok Bimtek Untuk Kades se Kabupaten Bogor Capai Milyaran Rupiah Kembali Terjadi
foto ilustrasi (Ist)
POVINDONESIA.COM – Lagi-lagi, kegiatan berkedok bimbingan teknis (Bimtek) dengan melibatkan seluruh kepala desa (Kades) se-kabupaten Bogor, kembali terjadi.
Tak tanggung-tanggung, kali ini pihak penyelenggara kegiatan bimtek melalui Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya (P3Sriwijaya) mematok biaya per tingkat pemerintahan desa sebesar Rp 29 juta dengan rincian Kepala Desa (Kades) Rp 15 juta, Sekretaris Desa (Sekdes) Rp 7,000,000 juta, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp 7 juta yang rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan September 2024 bertempat di pulau Dewata Bali selama empat (4) hari.
Menyikapi itu, Ketua Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad menyebut jika kegiatan bimtek yang sempat viral karena pemberitaan di media massa pada akhir tahun 2023 dengan pelaksanaannya di 13 Januari 2024 itu penyelenggara tak ada kapok-kapoknya dengan menghelatnya kembali.
“Lagi lagi program bancakan di tahun 2024 dengan kamuflase Bimtek,” kata Haidy Arsyad kepada wartawan, Kamis (01/8/2024).
Ia mempertanyakan, apakah kegiatan berupa bimtek itu berdampak bagi para kepala desa, dan apa esensi dari kegiatan tersebut. Sementara dengan nilai (biaya, red) fantastis tersebut apa manfaatnya bagi masyarakat.
Bagi KANNI Kabupaten Bogor, dengan adanya bimtek itu tidak mengubah mindset dan ilmu pengetahuan para peserta, namun hanya untuk kepentingan formalitas dan buat kepentingan kantong tertentu.
“Bahkan merugikan desa yang seharusnya dampak atau output tersebut bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih baik dan lebih maju bagi masyarakat,” tegas Haidy.
Haidy juga menilai, jika hasil bimtek tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan Desa, dikarenakan dari tahun ke tahun begitu-gitu saja.
Seharusnya, masih kata Haidy, bimtek tidak mesti keluar daerah, tapi cukup mendatangkan atau mengundang para pihak yang berkompeten ke Kabupaten Bogor.
“Kegiatan tersebut telah bisa dilaksanakan di daerah,” ungkapnya.
Hasil pengalaman para Kepala Desa, lanjut dia, yang telah ikut bimtek pada awal Januari 2024 lalu di Bandung, Jawa Barat, banyak yang mengaku kepada pihaknya bahwa tidak ada ilmu dari bimtek yang dapat diterapkan di kampung-kampung tempat kades itu memimpin.
Buktinya, kata dia, partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, masih menjadi masalah serius hingga sampai saat ini.
“Padahal, kegiatan bimtek menjadi andalan dinas pemberdayaan masyarakat atau DPMD setempat, tapi belum menjadi solusi,” pungkasnya.
Sementara, bila merujuk dengan jumlah pemerintahan tingkat desa (Pemdes) berjumlah 416 dengan dikalikan Rp 29 juta per desa ditaksir mencapai Rp 12,64 milyar.
Sebelumnya diberitakan, Sebanyak 417 Kepala Desa (Kades), di Kabupaten Bogor, diduga akan di kumpulkan di Ibis Hotel TSM Bandung, pada tanggal 12 Januari 2024 mendatang.
Diduga, agenda pengumpulan para kades dan lurah tersebut terkait dengan agenda jaga desa.
Menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, para Kades ditarik iuran sebesar Rp 10 juta setiap pemimpin tingkat desa demi suksesnya agenda tersebut.
Pos terkait
Tidak ada komentar