Soal Pencabutan Izin-Izin di Kawasan Puncak Bogor oleh Menteri LHK, LPKP: Tidak Semua Langkah Itu Baik
foto: Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmatullah atau Along. (Doc)
BOGOR, POVINDONESIA.COM – Isu lingkungan menjadi perbincangan semua kalangan terutama yang ada di daerah kawasan Cisarua, Puncak Bogor.
Hal ini di karenakan ada banyak Menteri yang terjun langsung ke lapangan, bahkan sampai mengambil langkah-langkah yang menurut banyak pihak itu sebagai langkah buru-buru dan gegabah.
Menyikapi itu, Direktur Lembaga pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP), Rahmatullah mengatakan, dalam melihat persoalan (Puncak Cisarua) ini, Bogor harus secara utuh atau komprehenship.
Karena, jika tidak pasti akan berdampak buruk terhadap semuanya, baik lingkungan, masyarakat, investor dan bagi pemerintah juga, bahkan bisa saja sampai merugikan masyarakat kabupaten Bogor.
“Kita semuanya tahu bicara kabupaten Bogor ini sangat lah luas dan sangat padat penduduknya. Jadi tidak bisa di samakan dengan daerah lain, dan tidak semudah itu,” ujar pria yang akrap disapa Along, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (30/07/25).
Ia melanjutkan, apalagi dalam polemik tersebut dimana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yakni Hanif Faisol terkesan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor yang tidak perduli dengan lingkungan diwilayahnya, padahal tahapannya itu sedang di tempuh.
Along menambahkan, langkah-langkah Pemda Kabupaten Bogor justru lebih tepat karena tahapannya di tempuh dengan melakukan kajian-kajian dari semua aspek.
“Ada banyak unsur yang harus di koordinasikan, di diskusikan secara mendalam baik secara vertikal dan horizontal agar tidak terjadi lagi bencana yang tidak kita harapkan,” bebernya.
Lebih lanjut Ia memaparkan, adapun bagaimana bagi para investor itu di buat nyaman di Kabupaten Bogor khususnya di sektor wisata dengan tidak merusak lingkungan.
Selain itu, lanjut dia, karena ada banyak masyarakat sekitar bisa bekerja sudah bertahun-tahun lamanya dan berpenghasilan untuk biaya masa depan anak istrinya dikawasan wisata tersebut.
“Bahkan secara umum kebermanfaatan tersebut di rasakan oleh semua masyarakat Bogor melalui PAD yang mereka keluarkan selama ini,” imbuh Along.
“Jadi menurut kami, jangan gegabah, jika gegabah dan terburu-buru apapun hal itu hasilnya tidak akan baik untuk kedepan. Apalagi jika ada motif lain, mudah-mudah tidak ada!,” tambahnya.
Along juga menyatakan, pihaknya mendukung Pemkab Bogor dengan langkah-langkah yang akan di lakukan dengan penuh kehati-hatian, dan kajian secara utuh.
Karena jika rencananya tidak matang, sambungnya, dan gagal bisa di artikan pemerintah telah merencakan sebuah kegagalan.
“Kami yakin Pemda Bogor lebih paham dengan membangun tanpa membiarkan kerusakan di rumahnya sendiri dan tidak mau hal buruk terjadi kedepannya bahkan dengan jangka yang lebih panjang untuk membangun Bogor Jadi Istimewa dan Gemilang,” pungkas dia.
Pos terkait
