Sambut HPN ke-79, Ketua PWI Kabupaten Bogor: Pers Pilar Demokrasi
Bogor, POVIndonesia.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 yang digelar di Graha Wartawan Cibinong Kabupaten Bogor, Rabu (12/02/2025).
Dalam sambutannya, Ketua PWI Kabupaten Bogor, Dedy Firdaus mengatakan, bahwa pers memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas, mendukung pembangunan, dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
“Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar utama demokrasi yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan kerja jurnalisme yang profesional dan beretika, kita bisa membantu menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berdaya,” ujar Dedy Firdaus.
Ia juga menekankan, bahwa pers memiliki tugas mulia untuk menghadirkan informasi yang akurat, objektif, dan edukatif bagi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pers dan pemerintah sangat penting dalam mempercepat pembangunan serta menjaga kondusivitas daerah.
“Tanpa informasi yang benar dan terbuka, proses pembangunan bisa terhambat, dan masyarakat bisa kehilangan arah. Oleh karena itu, sinergi antara insan pers dan pemerintah harus terus diperkuat, dengan tetap menjaga independensi dan profesionalisme,” ungkapnya.
Sementaravitu, mewakili Pj. Bupati Bogor, Asisten Administrasi Setda Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi, turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi insan pers yang terus bekerja secara profesional di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
“Saya mengapresiasi kerja keras para jurnalis dan insan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi. Tetaplah konsisten menyebarkan informasi yang berkualitas, membudayakan jurnalisme yang beretika, objektif, dan seimbang, serta menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks dan disinformasi di Kabupaten Bogor,” ujar Ade Jaya Munadi.
Ia menambahkan, bahwa pers juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di daerah. Tanpa kondusivitas yang baik, kata dia, program pembangunan dapat terhambat, investasi bisa menurun, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat melemah.
“Pers memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan informasi yang sampai ke publik akurat dan tidak menyesatkan. Penyebaran hoaks bisa mengancam stabilitas sosial dan memicu keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, jurnalisme yang bertanggung jawab sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan daerah,” tegasnya.***
Pos terkait
