Rudy Susmanto Dorong Birokrasi Perizinan Lebih Cepat, Transparan, dan Beri Kepastian Hukum

waktu baca 3 menit
Senin, 16 Nov 2026 11:39 12 POV Indonesia

POVINDONESIA.COM – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan mengedepankan kecepatan, transparansi, dan kepastian hukum. Ia meminta agar tidak ada lagi proses perizinan yang berlarut-larut akibat lemahnya koordinasi maupun ketidakjelasan tahapan administrasi.

Penegasan tersebut disampaikan Rudy Susmanto saat mengikuti Rapat Forum Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bogor, di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (3/11). Menurutnya, percepatan perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah.

Bupati Rudy menekankan, pemerintah daerah harus hadir sebagai pelayan masyarakat, termasuk memberikan kemudahan kepada para pengembang dan investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bogor. Namun, kemudahan tersebut tetap harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau bisa sampaikan bisa, kalau tidak bisa sampaikan tidak bisa karena aturan. Begitu juga ketika ada pengembang mengajukan perizinan, sejak awal harus dievaluasi dan disampaikan tahapan apa saja yang harus dipenuhi. Kita bantu dan pandu agar prosesnya berjalan cepat,” tegas Rudy.

Ia menyoroti masih adanya proses perizinan yang membutuhkan waktu panjang, bahkan hingga berbulan-bulan tanpa kepastian penyelesaian. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor sekaligus berdampak terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Rudy juga mengungkapkan bahwa selama hampir satu tahun berjalan, dirinya belum mendapatkan laporan secara berkala dari OPD mengenai perkembangan perizinan yang telah diterbitkan maupun yang masih dalam proses. Padahal, informasi tersebut penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipantau oleh pimpinan daerah.

Menurutnya, ketika terjadi keterlambatan pelayanan maupun persoalan di lapangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh OPD terkait, tetapi juga menjadi sorotan terhadap kepemimpinan pemerintah daerah secara keseluruhan.

“Proses perizinan tidak perlu menunggu arahan khusus, karena pedomannya sudah jelas, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia meminta seluruh OPD membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dengan para pengembang. Setiap tahapan perizinan harus dijelaskan secara rinci, termasuk persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga pengembang mengetahui langkah yang harus dilakukan dan memiliki kepastian waktu penyelesaian.

Rudy juga meminta agar perkembangan perizinan dipantau secara berkala melalui sistem yang tersedia, termasuk OSS. Sistem tersebut harus diperbarui secara konsisten agar pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana setiap tahapan perizinan telah berjalan.

“Saya ingin mengetahui apa saja yang sudah selesai, apa yang masih dalam proses, serta kendala apa yang harus segera kita selesaikan. Jangan sampai sistem yang seharusnya mempermudah pengawasan justru tidak memberikan informasi karena tidak diperbarui,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rudy menilai kepastian hukum dan kemudahan perizinan merupakan dua hal mendasar dalam membangun kepercayaan dunia usaha. Apabila investor mendapatkan pelayanan yang baik, transparan, dan memiliki kepastian waktu, hal tersebut akan menjadi nilai positif bagi Kabupaten Bogor dalam menarik investasi.

“Ketika investor mendapatkan kepastian hukum dan merasakan proses perizinan yang cepat, mereka tentu akan menyampaikan pengalaman tersebut kepada rekan-rekannya. Pada akhirnya, para investor akan melihat Kabupaten Bogor sebagai daerah yang memiliki iklim investasi yang baik,” ungkap Rudy.

Melalui Forum Tata Ruang, Rudy berharap koordinasi lintas perangkat daerah semakin kuat sehingga berbagai hambatan perizinan dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta setiap perkembangan dibahas secara terukur dan dilaporkan secara berkala agar tidak ada lagi proses yang berjalan tanpa kepastian.

Dengan pelayanan perizinan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis dapat memperkuat kepercayaan investor sekaligus mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

LAINNYA