
POVINDONESIA.COM – Atas arahan Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memaparkan strategi akselerasi pembangunan perdesaan melalui program Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Desa dalam penjurian TOP 5 Kabupaten dan Kota Program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) SDGs Action Awards 2026.
Program tersebut menjadi salah satu upaya strategis Bupati Bogor, Rudy Susmanto dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemaparan disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mewakili Bupati Bogor, di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11). Dalam kesempatan tersebut, Ajat didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.
Dengan jumlah penduduk sekitar 6,1 juta jiwa dan wilayah yang luas, Kabupaten Bogor membutuhkan strategi pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat desa. Salah satunya melalui Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Desa yang telah berjalan sejak 2020 dengan pendekatan padat karya dan semangat gotong royong.
Pemkab Bogor berupaya memperkuat keberlanjutan program melalui peningkatan alokasi Bantuan Keuangan Khusus menjadi Rp1,5 miliar per desa. Penguatan pembangunan perdesaan juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Sarjana Satu Desa, digitalisasi desa, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta dukungan terhadap program strategis nasional seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis.
Ajat menjelaskan, program akselerasi pembangunan perdesaan dirancang untuk menjawab sejumlah tantangan pembangunan daerah, meliputi pemerataan pembangunan desa, pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan kemandirian dan potensi lokal, serta integrasi tata kelola pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
“Selama periode 2021–2025, Pemerintah Kabupaten Bogor telah merealisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa sebanyak 3.793 titik kegiatan pada 416 desa dengan total nilai anggaran sekitar Rp1,97 triliun,” ungkap Ajat.
Ajat melanjutkan, berbagai pembangunan yang direalisasikan meliputi jalan desa, jembatan, drainase, irigasi, jalan lingkungan, MCK, hingga fasilitas pendukung sentra ekonomi masyarakat. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan konektivitas antar wilayah, kelancaran distribusi hasil produksi masyarakat, serta akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui pola padat karya diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di desa masing-masing,” ujarnya.
Ia menjelaskan, desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Pemerintah desa bersama masyarakat harus mampu mengidentifikasi kebutuhan, menyusun skala prioritas, dan menentukan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi wilayahnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menyampaikan bahwa I-SIM SDGs Action Awards merupakan bentuk komitmen untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 di Indonesia. Program yang telah berlangsung sejak 2022 tersebut menjadi instrumen penilaian sekaligus pemeringkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan agenda SDGs.
“Penilaian tahun ini berfokus pada empat aspek utama, yakni aksi nyata program yang telah dilaksanakan, dampak terukur berdasarkan target dan indikator SDGs, akselerasi capaian yang dibuktikan melalui data sebelum dan sesudah pelaksanaan, serta keberlanjutan program melalui dukungan regulasi, anggaran, dan kemitraan,” tandasnya.
Ia menambahkan, proses penjurian mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, praktisi, dan media.
Melalui keikutsertaan dalam penjurian TOP 5 I-SIM SDGs Action Awards 2026, Pemkab Bogor berharap berbagai program pembangunan pedesaan yang telah dijalankan dapat semakin memperkuat kemandirian desa, mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, serta menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Kabupaten Bogor dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju pencapaian SDGs 2030.