Musda KNPI Kota Bogor Diduga Langgar AD/ART, Ketua dan Sekretaris DPD KNPI Kota Bogor Sepakat Ajukan Petisi
Kota Bogor, POVIndonesia.com – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor kembali menuai polemik. Forum yang seharusnya menjadi ajang demokrasi pemuda diduga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Akibatnya, Ketua dan Sekretaris DPD KNPI sepakat untuk mengajukan petisi resmi guna mengevaluasi dan membatalkan hasil Musda tersebut.
Menurut Ketua KNPI Sapatabela Al faraby, sejumlah dugaan pelanggaran terdeteksi sejak awal penyelenggaraan.
“Musda ini diduga tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam AD/ART. Mulai dari proses penetapan peserta hingga mekanisme pemilihan ketua, semuanya mengindikasikan pelanggaran serius,” ujar Saptabela dalam keterangannya kepada media, Sabtu (07 Desember 2024).
“Saya itu tidak pernah tandatangan pembentukan SC bahkan Draft dari Rapimpurda sampai Musda saya gatau apa apa,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD KNPI Kota Bogor juga menyoroti minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam Musda tersebut.
“manipulasi daftar peserta, SK rekomendasi Batik dan beberapa keputusan diambil tanpa melalui musyawarah yang sah. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang menjadi dasar KNPI,” tegasnya.
Sebagai respons atas situasi ini, Ketua dan Sekretaria DPD KNPI Kota Bogor sepakat mengajukan petisi resmi kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Jawa Barat (Jabar), Petisi tersebut berisi tuntutan pembatalan hasil Musda serta usulan pelaksanaan Musda ulang dengan tata kelola yang sesuai AD/ART.
“Kami ingin memastikan proses organisasi berjalan bersih dan sesuai aturan. Ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga menjaga integritas KNPI sebagai wadah pemuda,” ungkapnya.
Polemik ini mendapat tanggapan beragam dari para peserta Musda. Sebagian besar mendukung langkah Ketua dan Sekretaris, sementara lainnya menilai masalah ini dapat diselesaikan secara internal tanpa melibatkan petisi.
Kini, semua mata tertuju pada DPD KNPI Jawa Barat untuk mengambil langkah tegas dalam menyikapi masalah ini.
Para pihak berharap penyelesaian konflik ini tidak hanya menyelamatkan kredibilitas KNPI, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap organisasi pemuda tersebut.***
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar