POVINDONESIA.COM – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor terpilih masa bhakti 2024-2027, Dedy Firdaus memastikan, bahwa anggotanya tidak terlibat dalam aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Wartawan ke kantor dinas sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Kamis (28/11/2024).
Aksi tersebut berlangsung di depan Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan diduga dipicu oleh ucapan salah satu oknum Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang menyebut istilah wartawan abal-abal.
Dedy menegaskan bahwa organisasi PWI dan anggotanya selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia juga menyoroti penggunaan Gedung Graha Wartawan sebagai titik kumpul aksi tersebut.
“Gedung Graha Wartawan seharusnya hanya digunakan untuk kegiatan resmi organisasi profesi wartawan seperti PWI, AJI, atau Pewarta Foto Indonesia, bukan untuk aksi semacam ini,” kata Dedy Firdaus.
Ia menyayangkan, adanya pihak yang menggunakan nama wartawan untuk melakukan aksi tanpa koordinasi dengan organisasi resmi.
Menurutnya, hal ini dapat mencoreng citra profesi wartawan yang sebenarnya memiliki kode etik dan tanggung jawab besar kepada masyarakat.
Dedy juga mengimbau, semua pihak termasuk pemerintah daerah, untuk lebih bijak dalam memberikan pernyataan yang melibatkan profesi wartawan.
“Kalau ada permasalahan, mari selesaikan secara profesional. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan, apalagi dengan menggunakan istilah-istilah yang merendahkan profesi,” jelasnya.
Menurut Dedy, jika aksi demo ini dilaporkan terjadi karena ketidakpuasan atas perlakuan salah satu oknum PSM yang diduga memberikan pernyataan kurang mengenakkan terhadap wartawan. Meski demikian, Dedy berharap konflik ini dapat diselesaikan secara damai dan tidak memicu polemik yang lebih besar.
“Kami berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama agar hubungan antara media, pemerintah, dan masyarakat tetap harmonis. Wartawan adalah mitra strategis dalam membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik,” ungkapnya.
Lebih jauh ia memaparkan, dengan adanya klarifikasi ini masyarakat bisa memahami bahwa tidak semua aksi yang mengatasnamakan wartawan adalah representasi dari organisasi resmi seperti PWI.
“Upaya menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik harus menjadi prioritas bersama demi menjaga kepercayaan publik terhadap profesi wartawan, terlebih kepada organisasi besar seperti PWI,” pungkasnya.