Foto: Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto. (Dok: Ist)
Bogor, POVIndonesia.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto meminta agar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan jajarannya yang baru untuk dapat menunjukan langkah-langkah terkait PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI).
“Saya minta Kadis DLH yang baru dan jajarannya bisa menyelesaikan persoalan terkait PPLI ini. Karena, masalah PPLI ini selalu muncul berulang-ulang. Jika sebelumnya dikeluhkan kaitan dampak limbah, dan sekarang juga ada muncul lagi. Nah, tentunya ini jadi tantangan buat Kadis DLH yang baru,” ucap Rudi Susmanto saat ditemui POVIndonesia.com dan berapa wartawan di Kantornya, Senin (11/12/2023).
Rudi menjelaskan, bahwa dengan adanya rotasi jabatan yang baru bagi para Kepala Dinas (Kadis) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, maka harus bisa menunjukan konsekuensinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksinya).
Karenanya, penunjukan jabatan tersebut, diharapkan bukan semata-mata karena kedekatan. Namun jabatan seorang Kadis yang baru, yang seharusnya bisa menunjukkan visi misi Pemkab dalam membangun Kabupaten Bogor.
“Pemkab Bogor dengan menunjuk jabatan para Kadis, itu harus ada visi misi tentang kemajuan Kabupaten Bogor. Contoh seperti Kadis DLH yang baru yang sebelumnya pindahan dari PUPR, maka harus bisa menyesuaikan kinerjanya sesuai dengan jabatannya, dibidang permasalah lingkungan hidup,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Indonesian Corporate Social Responsibility Control Institute (Ketum DPP ICCI), Berto Tumpal Harianja meminta Gakkum DLH untuk melakukan investigasi terkait aroma bau dari PT PPLI.
Berto meminta, Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait harus melakukan investigasi terkait pelaksanaan CSR.
“Apakah dana CSR telah sesuai dengan laporannya atau sebaliknya,” ujarnya.
Kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Ia juga meminta, harus lebih tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.
Diberitakan sebelumnya, Adanya aduan masyarakat Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor terkait kebauan dan adanya dugaan kompensasi yang tidak merata dari PT. PPLI.
Dyan Heru, selaku Subkor Bidang Gakkum DLH Kabupaten Bogor menyatakan telah berkirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait aduan masyarakat tersebut.***