foto: Ilustrasi Bimtek. (Ist)
POVINDONESIA.COM – Kembali terkuaknya pungutan capai belasan milyar kepada seluruh para kepala Desa (Kades) dan sekdes serta BPD dengan berkedok bimbingan teknis (Bimtek) pada awal September 2024, terus bergulir.
Pasalnya, tak sedikit para kades yang menolak dan merasa keberatan atas diselenggarakannya kegiatan tersebut yang diklaim tak berfaedah alias tidak adanya ilmu yang dapat diimplementasikan dimasing-masing desa se Bumi Tegar Beriman.
Sebut saja Haidy Arsyad selaku ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor yang kembali memberikan fakta baru.
Dimana, untuk seluruh Kades di bagian Barat dari Kabupaten Bogor (Bogor Barat) itu, ada sekitar ratusan kepala desa yang menolak adanya pungutan capai puluhan juta rupiah untuk per-Desa nya dalam bimtek yang dirasa tak ada manfaatnya tersebut.
“Untuk Bogor Barat kemarin rapat di rumah salah satu ketua paguyuban Apdesi. Semua merasa keberatan dan belum memutuskan ikut,” jelas Haidy kepada wartawan media ini, Sabtu (03/8/2024).
Ia menjelaskan, sekitar ada 165 kades tercatat yang berada di kawasan Bobar itu secara umumnya merasa keberatan dengan adanya kegiatan bimtek alias belum menyatakan diri ikut dalam acara tersebut.
“Waktu pertemuan dengan salah satu Ketua Paguyuban Kades Bogor Barat, dan sekitar ada 165 kades di wilayah tersebut yang nyatakan diri belum ikut dalam acara tersebut,” tegasnya.
Lebih jauh Haidy memaparkan, pihaknya sempat menerima pesan singkat dari salah satu kades yang merasa keberatan dalam giat yang terhitung sudah dua (2) kali dilaksanakan di tahun 2024 itu.
“Yang berwenang memerintahkan angaran dari BHPRD, harusnya DPMD (Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa) bukan Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Terkesan minjem tangan apdesi,” sebut Haidy sembari membacakan pesan yang diterima dirinya dari salah seorang kepala desa di Kabupaten Bogor.
Sebelumnya diberitakan, Lagi-lagi, kegiatan berkedok bimbingan teknis (Bimtek) dengan melibatkan seluruh kepala desa (Kades) se-kabupaten Bogor, kembali terjadi.
Tak tanggung-tanggung, kali ini pihak penyelenggara kegiatan bimtek melalui Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya (P3Sriwijaya) mematok biaya per tingkat pemerintahan desa sebesar Rp 29 juta dengan rincian Kepala Desa (Kades) Rp 15 juta, Sekretaris Desa (Sekdes) Rp 7,000,000 juta, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp 7 juta yang rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan September 2024 bertempat di pulau Dewata Bali selama empat (4) hari.