Dirasa Belum Jalankan Program Gubernur Jabar Berupa PAPS SPMB 2025, Kadisdik Kabupaten Bogor Sampaikan Ini
foto: Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Dr. Rusliandy. (Ist)
BOGOR, POVINDONESIA.COM – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, mengklaim bakal berkolaborasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dalam mengikuti arahan Gubernur Jabar di proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat tahun 2025.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Rusliandy menyebut, jika pihak Disdik Kabupaten Bogor dalam menjalankan SPMB tingkat SMP Negeri, tetap mengikuti arahan dari orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.
“Tetap kita mengikuti arahan pak Gubernur soal program Pencegahan Anak Putus Sekolah atau PAPS,” ujar Kadisdik Rusliandy kepada wartawan, Kamis (10/07/25).
Menurutnya, jajaran disdik Bumi Tegar Beriman juga akan kolaborasi dengan BMPS atau sekolah-sekolah swasta yang berada di Kabupaten Bogor demi pencegahan anak putus sekolah tersebut.
“Kita kolaborasi dengan BMPS atau sekolah swasta yang ada di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Eks Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor ini menambahkan, terkait kolaborasi yang akan dilakukan pihaknya itu sebagai langkah-langkah strategis dalam menekan atau menghapus angka putus sekolah.
“Ya, kami akan melakukan langkah-langkah strategis untuk menekan atau menghapus angka putus sekolah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, terkait program jalur PAPS pada SPMB Jabar 2025. Tentu, para peserta SPMB menemukan jalur khusus yang merupakan jalur baru pada penerimaan murid baru.
PAPS SPMB Jabar adalah salah satu jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru Jawa Barat 2025.
Jalur ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu atau berisiko putus sekolah tetap memiliki akses bersekolah di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, maupun SLB.
Akan tetapi, sejauh ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dirasa masih belum memberlakukan atau mengikuti program yang digagas oleh Gubernur Jabar yakni Dedi Mulyadi demi mencegah banyaknya anak yang kurang mampu agar tidak putus sekolah dan bisa bersekolah yang notabane dibiayai oleh pemerintah daerah.
Hal ini juga memicu, keresahan dan keluhan dari banyak calon orang tua murid yang mendaftarkan anaknya di tiap-tiap SMP Negeri di Kabupaten Bogor, yang natobane tidak keterima di sekolah yang dituju agar berpotensi diterima kembali melalui program PAPS tersebut.
Padahal, untuk tingkat SMAN dan SMKN maupun SLB Negeri di wilayah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan telah menerapkan program PAPS, dengan kuota sebanyak 50 siswa di masing-masing sekolah milik Pemprov Jabar tersebut.
Pos terkait
